Penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU) harus dilakukan secara komprehensif, termasuk jeli
Daftar Isi
Penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU) harus dilakukan secara komprehensif, termasuk jeli mengawasi modus transaksi berbasis teknologi. Pemerintah juga harus seterusnya waspada terhadap ancaman pendanaan terorisme.
Bapak Presiden Joko Widodo berharap PPATK serta Kementerian/Lembaga terkait dapat senantiasa meningkatkan sinergi dan inovasinya.Seluruh jajaran pun harus terus mengupayakan penyelamatan dan pengembalian uang negara.
Apresiasi Presiden Jokowi juga kepada Kementerian/Lembaga yang telah bekerja keras sehingga Indonesia terpilih menjadi anggota penuh ke-40 dalam The Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorist Financing (FATF) sejak ditetapkan pada Sidang Pleno FATF di Paris,Prancis, 27 Oktober 2023.Keanggotaan penuh tersebut dapat meningkatkan kredibilitas ekonomi nasional.
Foto: BiroSekretariat Presiden
Lokasi: Istana Negara, Jakarta. Rabu, 17 April 2024.
Kegiatan: Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).
Pewarta korwil RNN com : Firman
Editor Pimred RNN. com : Bahtum Bk, SH
