"Tumbal" Pilkada Serentak 2024 Biaya Tinggi
Daftar Isi
RNN.com - Makasar, Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024 mendatang, menjadi momentum sejarah demokrasi di hampir seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sudah bukan lagi menjadi rahasia umum dan wacana biaya politik yang tinggi. Hal itu berkaca pada momentum politik Pemilihan calon legislatif (Pilcaleg) 14 Februari 2024, bahwa signifikansi perolehan suara berbanding lurus dengan biaya politik.
Biaya politik tinggi akan berdampak pada kebijakan pada pemerintah yang terbentuk nantinya, dimana biaya yang dikeluarkan dari berbagai sumber, baik perorangan maupun korporasi. Dengan demikian pengembalian atau balas Budi akan dituangkan dalam berbagai bentuk, mulai dari kebijakan perizinan, proyek pemerintah dan penguasaan lahan milik pemerintah.
Kebijakan "Balas Budi" ini dapat dipahami akan berdampak pada kebijakan yg tidak objektif lagi, yang mana terjadi konflik interes antara pemerintah dan para pihak pemangku yang menjadi bagian dari sumber biaya politik yang dimaksud.
Dengan kebijakan pemerintah yang rawan, seperti dibidang Proyek Infrastruktur dan Pengadaan Barang dan Jasa; Perijinan Tambang dan Pengelolaan Kawasan Hutan dan kebijakan lainnya yang tidak lagi berpihak pada kepentingan rakyat, tetapi pada kepentingan "Politik Balas Budi".
Jika hal ini terjadi, maka menjadi Tumbal yang akan terjadi dan berdampak pada kualitas infrastruktur, barang dan jasa akan minim. Begitupun soal kerusakan lingkungan, akibat semakin maraknya penambangan yang tidak dapat diawasi dengan baik, akibat terlampau kebijakan yang longgar secara bebas. Dengan tidak memperhatikan aspek-aspek lingkungan itu sendiri.
Efek domino juga akan terjadi dengan adanya kerusakan lingkungan berdampak pada lahan-lahan petani yang rusak, pemukiman, ternak dan lain-lain. Berlanjut pada dampak pendapatan petani yang berkurang, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurun, meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, gizi buruk dan seterusnya. Begitupula dibutuhkan lagi, tambahan akan pinjaman luar negeri untuk penanganannya.
Indonesia akan terus terperosok dalam negara dengan Middle Income Class dan cita-cita untuk menjadi negara maju akan semakin sulit tercapai. Olehnya itu dampak akibat kebijakan pemerintah yang lebih mengarah pada sistem ekonomi kapitalisme demokrasi.
( Rahmat )
