Kementan dan Polri Gelar Rapat Evaluasi Percepatan Produksi Jagung Nasional 2025
RNN.com - Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Polri melalui Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan menggelar rapat analisis dan evaluasi (Anev) secara daring. Rapat yang dimulai pukul 14.00 WIB ini bertujuan mempercepat pencapaian target tambahan produksi jagung nasional sebanyak 4 juta ton tahun ini. Rapat diikuti oleh jajaran Kementan, Gugus Tugas Polri dari tingkat Mabes hingga Polda Papua, dan fokus pada evaluasi rutin program penanaman jagung seluas 1 juta hektar di seluruh Indonesia, Sabtu, 5 April 2025.
Dirjen Tanaman Pangan Kementan, Dr. Yudi Sastro, membuka rapat dengan menyampaikan bahwa pihaknya telah memetakan potensi lahan dan menyiapkan bantuan berupa benih unggul, pupuk, alsintan, serta pendampingan teknis melalui Tim BSIP. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah keterbatasan jangkauan hingga ke tingkat desa, sehingga peran Polri dinilai penting sebagai jembatan untuk menggerakkan kelompok tani.
“Kami mengapresiasi dukungan Polri. Kementan telah menyiapkan bantuan negara seperti benih unggul, pupuk, alsintan, hingga juknis teknis. Termasuk bantuan pengadaan 10 unit traktor roda dua untuk mendukung percepatan tanam di daerah,” jelas Yudi.
Dalam rapat, juga dibahas kendala yang terjadi di Kampung Aib, Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura, Papua, di mana tanaman jagung seluas 12 hektar mengalami pertumbuhan tidak normal akibat penanganan awal yang kurang tepat dan curah hujan tinggi. Untuk itu, penyuluh dan tim BSIP telah diturunkan untuk melakukan evaluasi dan penanganan lebih lanjut.
Polri, melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan, berperan sebagai penggerak dan fasilitator, menjembatani program Kementan dengan kelompok tani hingga ke tingkat desa. Dengan dukungan dari Polsek dan Bhabinkamtibmas, Polri membantu pembentukan kelompok tani, komunikasi dengan dinas pertanian, serta pengawasan distribusi bantuan agar tepat sasaran.
Fokus kerja Polri dalam program ini mencakup pemanfaatan lahan produktif dengan dua pola penanaman, yaitu pola monokultur oleh kelompok tani dan pola tumpang sari di lahan belum menghasilkan milik perusahaan swasta, PTPN, Perhutani, dan mitra lainnya.
Wakil Ketua Gugus Tugas Polri, Brigjen Pol. Langgeng Purnomo, menyampaikan bahwa pengawasan dilakukan melalui Aplikasi Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan. Aplikasi ini memungkinkan pemantauan real-time atas distribusi bantuan, pendataan lahan, hingga evaluasi pelaksanaan program.
Target produksi jagung nasional 2025 akan diwujudkan melalui tambahan 1 juta hektar lahan, dengan hasil panen yang dijamin diserap oleh BULOG berdasarkan MoU penyerapan sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Polri turut mendampingi proses pembentukan kelompok tani, penyusunan proposal bantuan ke Kementan, hingga komunikasi teknis antara petani dan dinas pertanian.
“Polri tidak bertindak sebagai pelaksana teknis maupun pemodal. Polri hadir sebagai fasilitator, penggerak, dan pengawal agar bantuan dari negara tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Ini bagian dari peran Polri dalam mendukung agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Brigjen Langgeng.
Melalui kolaborasi erat antara Kementan dan Polri, diharapkan target produksi jagung 2025 dapat tercapai, memperkuat ketahanan pangan nasional, membuka lapangan kerja, serta membangun kemandirian masyarakat mulai dari desa. (red)
